Warga Desa Sijeruk Pertanyakan Pajak SPPT Selama 5 Tahun

oleh -

Kab.Pekalongan – Diduga uang pajak SPPT selama 5 tahun desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, tidak disetorkan, hal ini terkuak dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun ini. Sejumlah warga yang ditemui awak media, yang ikut mengajukan pembuatan sertifikat massal, warga dibebani biaya sebesar Rp 200 ribu perbidang tanah yang akan diserifikatkan. “Saya ikut mengajukan PTSL kemarin, yang sudah disosialisaikan dibalai desa dan dihadiri oleh kades, camat, Polsek, BPN dan RT setempat. saya juga sudah membayar Rp 200 ribu, katanya yang Rp 150 ribu untuk setor ke kantor BPN , yang Rp 50 ribu untuk uang upah panitia PTSL dan pemerintah desa”, ujar salah seorang warga yang enggan namanya di mediakan.
Warga tersebut emngaku kaget, pasalnya dia dianggap mengunggak PBB selama 5 tahun. “Saya sempat kaget, karena saya harus membayar SPPT Rp 200 ribu selama 5 tahun menurut dari petugas kantor pos pada saat saya membayar, karena syarat pendaftaran PTSL harus lunas pajak SPPT. Padahal seingat saya rutin membayar setiap tahunnya, saya titipkan melalui Kadus (Kepala Dusun) yang datang ke rumah saya dengan membawa selembaran SPPT tersebut, jadi saya membayar keseluruhan dari PTSL dan pajak SPPT Rp 400 ribu,” tandasnya
Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri no 25/SKB/V/2017, no : 590-3167A Tahun 2017, No 34 Tahun 2017. Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis atau lebih di kenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori V (Jawa dan Bali) biayanya Rp 150 ribu.
Ketua Panitia PTSL, Mamik Yulianto saat di konfirmasi tentang hal ini mengatakan, “kalau tidak dipanitiakan silahkan aja membayar Rp 150 ribu, saya selaku pendaftar saja. Kami sudah selaku panitia sudah melakukan prosedur, karena sudah melalui kesepakan forum masyarakat, jadi menurut saya tidak menyalahi aturan SKB 3 mentrei,” ujarnya. ditambahkan oleh Mamik sebelum ada kesepakatan biaya Rp 200 ribu untuk desa Sijeruk ada tawar menawar antara warga dan panitia, “tadinya malah dari atasan mintanya Rp 500 ribu, saat sosialisasi ada salah seorang ga tahu saya dari kecamatan atau dari kabupaten mintanya perbidang Rp 500 ribu. Namun saya tidak setuju ahirnya kami melakukan musyawarah dengan warga di sepakati Rp 200 ribu perbidangnya,” imbuhnya. Tapi saat di tanya dari pihak mana yang minta perbidang Rp 500 ribu, Mamik mengaku tidak tahu dan tidak berusaha mencari tahu. “yang jelas saat sosialisai ada yang bilang kalau Rp 500 ya tidak terlalu mahal, saya memang tidak tanya emangnya saya detektiv harus tanya soal itu,” paparnya.
“Yang jelas biaya untuk PTSL Rp 150 ribu sedangkan yang Rp 50 ribu itu adalah swadaya dari masyarakat untuk operasional panitia,” jelasnya.
Ahmad Mukmin Kepala Desa (Kades) Sijeruk waktu dikonfirmasi tentang hal ini diruang kerjanya mengatakan “untuk masalah biaya PTSL sudah saya sampaikan melalui sosialisasi dikantor balai desa, bahwa Rp 150 ribu itu harga yang paten dari peraturan pemerintah, dan untuk Rp 50 ribu itu,sukarela. Masalah SPPT, sebenarnya ide saya, karenakan desa Sijeruk sendiri masalah pajak sering tidak lunas, kebetulan dengan momen PTSL ini ,saya dan perangkat sepakat untuk pajek di mulai dari 2013,” terangnya
Terkait adanya keterangan warga yang mengaku sduah membayar pajak SPPT 5 tahun yang tidak di setorkan ke BPD Jateng kades menolak. “itu tidak benar, warga tidak tahu atau lupa mungkin dia lupa belum membayar, karena nama SPPT itu nama yang dahulu, dan tanahnya udah dijual beberapa kali ke orang lain. Untuk kedepannya saya dan kantor perpajakan akan bekerja sama untuk rombak SPPT besar- besaran supaya sesuai nama masing-masing,” imbuhnya. (Tim/Red)