SD Bojong Wetan Diduga Berupaya Melakukan Pungli

oleh
banner 340x110 banner 340x150

Bojong – Sejumlah wali murid Sekolah Dasar (SD) Negeri Bojong Wetan I, Kecamatan Bojong , Kabupaten Pekalongan, mempertanyakan adanya biaya sampul raport bagi siswa dan siswi. Ratusan siswa dan siswi dibebankan biaya sebesar Rp 21 ribu sampai Rp 25 ribu per siswa untuk sampul raport. Hal ini di keluhkan sejumlah wali murid di SD tersebut karena sejumlah wali murid mengaku tidak adanya rapat atau pemberitahuan sebelumnya, “saya merasa keberatan dengan adanya penarikan uang Rp 25 ribu dari sekolah yang katanya untuk mengganti biaya sampul raport, karena sejumlah teman saya yang anaknya sekolah di sekolah lain yang masih di kecamatan Bojong mengaku tidak pernah di bebani uang tersebut,” ujar salah seorang wali murid yang enggan namanya di mediakan

terkait hal ini saat di konfirmasi Kepala Sekolah SD Bojong Wetan Sumarjono mengaku bahwa itu merupakan kemauan dari wali murid, “karena produk raport K13 berupa printout lembaran kami melalui para guru menawarkan kepada sejumlah wali murid apakah perlu di buat tempat menyimpan raport atau sampul raport yang bisa menjaga agar raport tersebut awet. Karena mereka mengatakan perlu ahirnya kami membuatkan sampul raport tersebut dengan harga bervariasi perkelas beda ada yang Rp 21 ribu ada pula yang Rp 25 ribu tergantung banyak lembaran yang ada di dalamnya,” ujar Kepala Sekolah Bojong Wetan saat di konfirmasi Memo Jateng Selasa (09/1) kemarin. Meski meminta uang kesiswanya namun kepala sekolah menolak jika pihak sekolah dikatakan menjual sampul raport, “kalau menjual itu artinya kami mencari untung, dan itu tidak kami lakukan,” elaknya.

banner 740x140

Saat ditanya kenapa tidak menggunakan map plastik biasaa Sumarjono mengatakan pihak sekolah mengadakan sampul raport ini karena tahun sebelumnya juga sudah menggunakan sampul seperti itu, “karena tahun lalu juga menggunakan sampul raport yang seperti ini, yang maka saya pikir tahun ini juga harus sama dengan mengadakan sampul raport bagi para sejumlah siswa,” lanjutnya. Ditanya soal apakah hal itu tidak menyalahi aturan Sumarjono mengatakan karena pihak sekolah hanya memfasilitasi wali murid dan itu sudah melalui kesepakatan menurut dia sah-sah saja, “kalau menurut aturan bos tidak ada aturan yang mengatur tentang hal ini, tapi jika ini dianggap menyalahi aturan kami siap mengembalikan uang tersebut,” kilahnya. Sumarjono juga mengatakan semua sekolah melakukan hal tersebut “semua sekolah ada sampul seperti ini dan di bebankan kesiswa,” tambahnya. Namu berdasarkan informasi dari sejumlah sekolah yang di himpun Memo Jateng sekolah lain baik di kecamata Bojong maupun di kecamatan Wiradesa tidak membebani siswa dengan uang sampul raport tapi diambilkan dari dana BOS.Padahal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar poin ke 41 itu merupakan pungli yang ada disekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Sumarwati saat di konfirmasi melalui ponselnya pihak dinas melarang adanya pungutan tesebut karena sudah di biayai dengan dana BOS. (mit)

banner 340x140 banner 340x140