PTSL Didesa Rengas Diduga Melanggar SKB 3 Mentri

oleh -

Kab Pekalongan – Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri no 25/SKB/V/2017, no : 590-3167A Tahun 2017, No 34 Tahun 2017. Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis atau lebih di kenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) ptsl untuk kategori V (Jawa dan Bali) biayanya Rp 150 ribu.
Namun ternyata aturan tersebut diangap sepi oleh sejumlah panitia PTSL dilapangan, hal ini terjadi didesa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dari sejumlah informasi yang dihimpun awak media menyebutkan warga dimintai biaya PTSL sebesar Rp 300, “saya sudah mendaftar dua bidang dan sudah membayar lunas semua biaya yakni perbidang Rp 300 ribu dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak desa. Namun untuk patok kami hanya diberi patok bambu saja,” ujar salah seorang warga yang enggan namanya dimediakan.
Salah seorang warga lain mengatakan hal senada, “ saya juga sudah membayar lunas untuk ikut pembuatan sertifikat tanah secara massal, namun tidak diberi kuitansi oleh pihak panitia dan hanya di catat saja dibuku panitia, uang Rp 300 ribu itu untuk biaya apa saja saya juga tidak tahu, katany sih ada untuk biaya oprasional panitia juga,” paparnya.
Saat dikonfirmasi tentang hal ini ketua PTSL desa tidak berada ditempat, awak media langsung di temui oleh Kepala Desa (Kades) Rengas, Purnomo SH. Saat dikonfirmasi tentang hal ini awalnya kades yang baru dilantik 2019 ini mengelak kalau PTSL didesanya dipungut biaya Rp 300 ribu perbidangnya, namun saat di tunjukan data dilapangan Purnomo mengakui kalau PTSL didesanya dipungut biaya Rp 300 ribu, “memang didesa kami memungut biaya PTSL Rp 300 ribu, dan itu sudah melalui mekanisme musyawarah antara para pemohon dengan pantia yang kami bentuk. Adapun Rp 150 ribu kami anggarkan untk biaya pengurusan berkas PTSL dan patok. Yang Rp 150 ribu lagi kami anggarkan untuk para “tamu” seperti LSM dan wartawan yang datang kesini dan juga untuk biaya operasional panitia,” ujarnya. Ditambahkan oleh Kades menurutnya hal itu sah saja karena sudah melalui musyawarah dan pihak warga yang mengajukan tidak ada yang kompalin. “Sampai saat ini baru ada sekitar 500 warga yang sudah mengajukan, padahal kami di beri kuota 1000 bidang oleh BPN Kabupaten Pekalongan, mungkin karena ada virus corona dan mendekati puasa serta lebaran jadi warga belum fokus memikirkan sertifikat,” paparnya. (Kermit)