PTSL Didesa Gebangkerep Diduga Tidak Sesuai SKB 3 Mentri

oleh -

Pekalongan – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didesa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan diduga tidak sesuai SKB tiga Menteri, hal ini terungkap dari penelusuran sejumlah awak media. Warga yang mendaftarkan program sertifkat massal mengaku dimintai biaya Rp 225 untuk perbidang tanah yang meraka ajukan, “kami sudah mengajukan untuk sertifikat massal dan dimintai biaya Rp 225 untuk perbidang tanah yang kami ajukan, untuk perbidangnya sedangkan perinciannya untuk apa kami tidak begitu paham,” ujar salah seorang warga yang enggan namanya dimediakan. Ditambahkan oleh warga tersebut kualitas patok yang dibagikan oleh panitia didesanya juga jelek karena mudah patah “kami memang mendapat patok dari panitia namun kualitasnya sangat jelek, pendek dan mudah patah,” imbuhnya
Padahal sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri no 25/SKB/V/2017, no : 590-3167A Tahun 2017, No 34 Tahun 2017. Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis atau lebih di kenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) ptsl untuk kategori V (Jawa dan Bali) biayanya Rp 150 ribu.
Kepala Desa (Kades) Gebangkerep Didi Madiyono saat di konfirmasi tentang biaya yaang diduga tidak sesuai SKB tiga menteri mengaku tidak mengetahui tentang biaya PTSL yang ada didesanya, “PTSL sudah ada panitianya lebih jelasnya anda langsung ke panitia saja, yang jelas saya tidak ngurusi masalah itu, yang penting ada program itu saya kasihkan monggo panitia,” ujarnya.
Saat ditanya siapa yang membentuk panitia PTSL, kades yang belum lama menjabat ini mengaku dirinya yang membentuk, “semua sudah berdasarkan musyawarah dan mufakat bahkan sudah ada sosialisasi dari pihak BPN Kabupaten Pekalongan, memang saya ikut dalam pembentukan panitia, namun untuk berapa biaya yang diminta perbidang tanah saya tidak tahu,” elaknya.
Ditanya apakah biaya tersebut menyalahi SKB tiga menteri atau tidak Didi Madiyono menjawab, “saya tidak bisa mikir, saya masih pusing silahkan saja anda langsung menenmui pak Rohidin dan ketua PTSLnya,” tandasnya. (Mit/Red)