Proyek Pekerjaan Jalan Didesa Karangjompo Diduga Dipihak Ketigakan

oleh -

Pekalongan – Proyek pekerjaan jalan desa berupa rabat beton dan peninggian jalan Didesa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan diduga dikerjakan pihak ketiga atau di borongkan, hal ini terungkap dari wawancara awak media kepada kepala desa setempat Sumari S.Ag yang ditemui wartawan di ruang kerjanya belum lama ini, proyek pekerjaan jalan yang didanai dengan Dana Desa tahap I dengan nilai Rp 252.792.000 dengan volumen Rabat Beton Panjang 350 meter, luas 3,8 meter dan ketingian 0,15 serta peninggian jalan dengan volume panjang 443 meter, luas 3,8 meter dan tinggi 0,20.
Dalam papan proyek ditulis pelaksanan TPK desa Karangjompo namun berdasarkan penuturnan Kepala Desa proyek ini dikerjakan oleh seorang pemborong yang bernama Budi Gondrong, yang berdomisili di desa Tegaldowo Kecamatan Tirto. “Untuk Dana Desa tahap pertama didesa kami sudah turun dan sebagian kami anggarkan untuk pembangunan jalan desa, yang pelaksaannya di kerjakan oleh mas Budi, itu sudah menjadi kesepakatan kades yang lama dengan pemborong tersebut. Saya hanya meneruskan saja,” ujarnya.
Ditambahkan oleh kades untuk pekerja dilakukan oleh warga setempat Budi hanya sebagai tenaga ahli saja, “Budi hanya sebagai tenaga ahli saja untuk pekerja semua dari warga kami, ini merupakan proyek fisik pertama selama saya menjabat. Kedepan mungkin sudah tidak bisa mengangarkan untuk fisik lagi, karena adanya pandemi Covid 19,” keluh kades yang belum lama di lantik ini. Saat ditanya kenapa dia hanya mengikuti Mou kepala desa yang lama, Sumari mengaku pasrah, “mau gimana lagi itu sudah menjadi kesepakatan kades yang lama,” elaknya.
Sedikit berbeda dengan pengakuan Kades, salah seorang pengawas lapangan (Mandor) saat ditanya tentang proyek pekerjaan ini semua ditangani oleh Budi, “ini memang proyeknya bos Budi sudah biasa dia mengerjakan proyek Dana Desa, semua yang menangani dari kami dari pekerja sampai pembelian material. Kalau hitungan dengan desa saya tidak tahu saya hanya pengawas lapangan saja,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati no 60 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di desa Pasal 19 disebutkan pengadaan barang dan jasa didesa harus dilaksanakan secara swakelola. (Mit/Red)