Pendapatan Kota Pekalongan TH 2019 Ditetapkan Rp 988,456 M

oleh -325 views
banner 340x110 banner 340x150

Rancangan APBD Kota Pekalongan tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 988,456 Miliar. Jumlah itu lebih besar dibanding sebelumnya Rp 965,699 Miliar. ‘’Ada penambahan sebesar Rp 22,756 miliar dibandig APBD sebelumnya,’’ kata Ismet Inonu, Wakil ketua DPRD Kota Pekalongan.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balqis Diab yang berlangsung di ruang sidang, Jumat malam 30 November 2018 lalu. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota HM Saelany Machfudz, Sekda Sri Ruminingsih, semua pimpinan OPD.
Adapun rincian pendapatan diperoleh dari satuan kerja pengelola keuangan daerah dari pendapatan pajak Rp 72,7 miliar, bagi hasil pajak/bukan pajak Rp 25,9 miliar, dana alokasi umum Rp 471,3 miliar, dana alokasi khusus Rp 124,99 miliar, pendapatan hibah Rp 24,23 miliar, dana penyesuaian Rp 33,26 miliar.
Kemudian juga pendapatan dari Dinas Kesehatan Rp 200 juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp 850 juta, Diskominfo Rp 600 juta dengan rincian RSPD Rp 200 juta dan TV Batik Rp 400 juta, Disdagkop Rp 440 juta dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 83,8 juta.
Sedangkan belanja tahun 2019 mencapai Rp 1.026 miliar. Jumlah ini lebih besar dibanding semula sebesar Rp 1.001 miliar. Itu berarti ada penambahan Rp 24,75 miliar.
Belanja itu terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung berupa belanja pegawai Rp 349,7 miliar, belanja hibah Rp 30,9 miliar dan belanja bantuan sosial Rp 12,9 miliar. Lainnya berupa belanja langsung yang dilakukan beberpa OPD di Kota Pekalongan.
Sedangkan mengenai Pembiayaan Daerah, kata Ismet, sisa lebih berhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula Rp 43 miliar bertambah Rp 2 miliar menjadi Rp 45 miliar.
Sebelum RAPBD itu ditetapkan, beberapa anggota DPRD melakukan interupsi sehingga rapat berlangsung molor hingga pukul 23.00. Interupsi itu dilakukan, Mungzilin dari PKS menyampaikan usulan Wali Kota agar menyesuaikan upah miminum untuk tenaga honornya. Hal yang sama juga dilakukan Rizqon dari PAN yang memberikan solusi agar tenaga kegiatan yang tidak memiliki kompetensi baik agar tidak diperpanjang kontraknya untuk mengurangi anggaran.
Sedangkan Mofid dari Partai Golkar menyampaikan masukan tentang tanggul laut yang kini sudah mengkhawatirkan karena saat rob nantinya bisa terkikis. Selain itu, pembangunan tanggul di tepi pantai kini juga tinggal 10-20 cm dengan air laut, sehingga perlu mendapatkan perhatian Pemkot.(*)

banner 340x140 banner 350x140