Komisi II Soroti Penyerapan Anggaran Di RS Rujukan Covid Wonokerto

oleh -

Kab. Pekalongan – Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Rabu (10/6) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Rujukan Covid 19 di Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Mereka menanyakan tentang penyerapan anggaran tahap dua untuk kegiatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Pekalongan, hal ini seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul saat memberikan keretangan kepada sejumlah awak media, “jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita ingin melihat penyerapan anggaran pada waktu dilakukan pengajuan anggaran tahap II sebesar Rp 53 milyar untuk penanganan Covid 19 di semua instansi yang menangani tentang Covid 19. Antara lain yang kita yang kita kunjungi yakni dinas kesehatan yang menggunakan anggaran sekitar Rp 11milyar itu akan kita pantau penyerapannya secara umum sudah dilakukan penyerapan anggaran namun secara administrasi ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Masih ada yang nol persen dan sudah ada yang seratus persen karena ini proses administrasi yang masih diselesaikan,” ujarnya.
“Untuk itu atas beberapa hasil karyanya kita pantau dilapangan dan kita sesuaikan harapannya tidak ada penyalahgunaan anggaran karena ini anggaran bencana anggaran Covid maka sesuai undang – undang tipikor kalau melakukan penyelewangan anggaran bencana akan di tuntut hukuman seumur hidup dan harapanya tidak dilakukan teman – teman pengguna anggaran,” imbuhnya
“Beberapa penangananya juga kami soroti kebetulan ini ada dua orang yang positip covid dan pelayananya sampai saat ini sudah cukup bagus hanya ada beberapa yang kami kritisi tadi seperti wifi bagi para pasien dan juga ketersedianan air bersih harus lancar, karena ini kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh pengguna anggaran pengelola RS Wonokerto ini,” paparnya.
Ditanya tentang adanya protes sejumlah relawan non medis yang menanyakan tentang pembayaran gaji mereka, Sumar Rosul mengaku sudah menyarankan untuk dilakukan pembayaran segera dengan dana talangan, “atas aspirasi para relawan tadi kami sudah menyarankan kepada pengelola maupun kepala dinas untuk segera melakukan pembayar, karena mereka sudah bekerja. Saya sarankan untuk dilakukan pembayaran dengan dana talangan dulu,” tandasnya.
Sementara itu, wakil ketua komisi II, Candra Saputra menyoroti tentang RS Rujukan Covid Wonokerto, yang dulunya merupakan puskesmas Wonokerto, “saya lebih menyoroti tentang kelanjutan rumah sakit ini, karena kita semua meyakini dan juga berharap wabah ini akan segera berahir, nantinya apakah rumah sakit ini akan tetap menjadi rumah sakit atau akan kembali menjadi puskesmas, karena susai site plan akan didirikan rumah sakit Kraton dua yang rencanyanya dibangun di seberang jalan atau tepatnya seberang Pom bensin itu. Tentunya kalau ini rumah sakit dan diseberang jalan ada rumah sakit sama-sama milik pemerintah kabupaten Pekalongan akan membingungkan masyarakat, harus ke rumah sakit yang mana. Saya harap nanti kepala dinas mengkaji ulang dan menyampaikan kepada bupati bagaimana penggunaannya agar lebih efektiv,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Candra secara letak rumah sakit Wonokerto cukup strategis karena bisa melayani masyarakat di kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan dan Wiradesa, “secara letak ini cukup strategis jika kedepan ini tetap menjadi rumah sakit bisa melayani masyarakat sekitar terutama disekitar pantura kabupaten Pekalongan,” paparnya.
Terakait pertanyaan ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro menyampaikan, bahwa kedapan rumah sakit ini rencananya akan dijadikan rumah sakit ibu dan anak, “planing kedepan setelah wabah covid ini berahir, rencananya kita putuskan untuk pelayanan kesehatan spesifik ibu dan anak, agar tidak ada lagi ibu hamil yang harus “piknik” keliling kesana kemari karena akan melahirkan dan rumah sakitnya penuh,” paparnya. (Mit/Red)