Komisi II Minta BPKD Aktualkan Peta Zonasi Tanah

oleh -

Pekalongan – Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong kepada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, untuk segera mengaktualkan petata zonasi tanah di Kabupaten Pekalongan di sesuaikan dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pekalongan, “hasil kunjungan komisi II kali ini ke BPN Kabupaten Pekalongan, bersama dengan BPKD Kabuputan Pekalongan, intinya kami mendorong kepada BPKD untuk segera mengaktualisasikan peta zonasi tanah di Kabupaten Pekalongan di sesuaikan dengan BPN dalam rangka untuk penarikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) supaya tidak terjadi beda antara pemilik tanah dan wajib tanah,” ujar Saiful Arif anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan usai menggelar rapat dengan BPN dan BPKD di kantor BPN Kabupaten Pekalongan Jumat (12/6) kemarin.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, Gusmanto saat dimintai tanggapan tentang hasil kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten mengatakan, “tadi sudah kami sampaikan di hadapan para anggota dewan, kita ini sudah menandatangi nota kesepakatan dengan Pemkab Pekalongan, dan ditindaklanjuti dengan rencana kerja sinergi yang intinya house to house berkaitan dengan intregasi data antara BPN dan BPKD terkait dengan pengeluaran BPHTP,” ujarnya.
“Kami juga meminta suport dari DPRD juga, agar Pemkab Kabupaten Pekalongan untuk ikut melaksanakan pembangunan Zona nilai tanah, kemudian pembuatan data base inventarisasi tanah instansi pemerintah atau kita singkat menjadi INTIP. Kemudian terkait dengan Pemkab itu akan mensertifikasikan aset – asetnya BPN akan berkontribusi penuh kepada Pemkab dalam rangka pensertifkatan tersebut dan kami juga meminat dukungan tentang PTSL,” paparnya. (Mit/Red)