Komisi C akan agendakan segera dengan Manajemen Blue Sea guna mencari jalan keluar

oleh -

Pekalongan – Menanggapi surat usulan Audiensi dari mantan karyawan PT. Blue Sea terkait permasalahan antara karyawan yang di PHK sepihak oleh PT Blue Sea Industries, Komisi C beserta jajarannya melaksanakan Rapat Kerja dengan ex Karyawan PT. Blue Sea Industries di Ruang Kerja Komisi C DPRD Kota Pekalongan guna mencari jalan keluar permasalahan ini.

Lima tahun berjalan, permasalahan ex Karyawan dengan PT. Blue Sea ini tak kunjung terselesaikan. Berawal dari tahun 2015 awal terjadi pemecatan secara sepihak dari PT. Blue Sea kepada 41 karyawannya yang berkembang hingga saat ini menjadi 46 Karyawan. Mantan Karyawan PT. Blue Sea ini meminta bantuan dari DPRD Kota Pekalongan melalui Komisi C untuk bisa menyelesaikan permasalahan berkepanjangan ini dan Hak mereka dapat diberikan oleh PT. Blue Sea.

Sementara itu, Bapak Tolib selaku Ketua DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Pekalongan yang diberi kuasa oleh para mantan karyawan PT. Blue Sea Industries sebagai kuasa hukum menganggap PT. Blue Sea tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Kami sangat menyayangkan hal ini, PT. Blue Sea Industries seakan akan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini bahkan seakan akan melalaikan kewajibannya terhadap mantan Karyawannya. Kita sudah melalui semua proses hukum bahkan sampai ke Mahkamah Agung pada 2017 silam. Secara Hukum, perkara hukum tersebut memiliki kekuatan hukum atau inkrah dan sudah dilaksanakan eksekusi melalui tiga tahap yang pertama adalah anmaning tapi pengusaha tidak perha hadir dalam sidang anmaning di PN Semarang. Tahap kedua adalah Sita eksekusi, dari 13 perkara dengan Blue Sea ada satu perkara dari saudara Yusuf yang sudah masuk ke tahap penyitaan satu unit mobil truk oleh tim penyitaan dari PN Pekalongan. dan barang itu masih ada di Perusahaan, karena kami tidak bisa melakukan tahapan lelang karena biaya yang sangat tinggi untuk melakukan tahapan itu. Untuk satu unit mobil mobil, biaya tenaga takasir mencapai lima juta lalu terus untuk panjar ke media nasional dan harus dua kali sedangkan biaya sekalinya adalah delapan juta. Untuk satu unit totalnya mencapai dua puluh satu juta dan belum tentu berhasil. Yang 12 perkara lainnya saya sita eksekusi melalui nomor rekening, sudah didelegasikan ke PN Pekalongan. juru sita dari PN Pekalongan sudah ke Bank, namun juru sita tidak bisa memblokir rekening tersebut. Maka dari itu, kami datang pagi ini ke lembaga DPRD Kota Pekalongan untuk berkeluh kesah agar bisa membantu dalam proses penyelesaian permasalan ini.(*)

banner 340x110