Gumelar : PAD Tergantung Perda Pajak Daerah

oleh -

PEKALONGAN – Anggota Bapemperda, Gumelar mengatakan usulan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tergolong krusial karena akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Pekalongan. Dalam UU HKPD diterangkan bahwa Pemda harus sudah membentuk Perda turunan untuk aturan pelaksanaannya, sedangkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sudah tidak berlaku.

“Sementara Pemkot Pekalongan dan banyak Pemda lainnya masih belum menganut UU HKPD, sehingga secara otomatis Perda yang ada sebelumnya menjadi gugur semua. Pemda memiliki waktu hingga Februari 2024 untuk segera membentuk Perda baru yang seuai UU HKPD. Jika tidak, maka setelah itu Pemda dinyatakan tidak sah (legal) memungut pajak daerah dan retribusi daerah jika masih memakai Perda lama,” terang dia.

banner 740x140

Dikatakannya, DPRD Kota Pekalongan mengejar waktu untuk menyusun Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rencananya Raperda tersebut akan mulai dibahas pada kuartal 1 di 2023.

“Hanya saja, catatannya untuk bisa membahas itu secara rinci dan rigid membutuhkan pedoman dari Pearturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU HKPD. PP tersebut belum terbit hingga saat ini, sehingga cukup menjadi masalah bagi kami. Apalagi Raperda ini berhubungan dengan PAD Kota Pekalongan yang merupakan sektor penting bagi pembangunan di Kota Batik ini,” tandasnya.(*)

banner 340x110