DPRD Beri Rekomendasi Penyempurnaan KUA-PPAS T.A 2023

oleh -

Pekalongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan bersama jajaran Pemerintah Kota Pekalongan dan Forkopimda menyelenggarakan Kegiatan Rapat Paripurna dengan Acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan atas Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis siang (11/8/2022).

Dalam rapat paripurna tersebut, jajaran DPRD Kota Pekalongan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Diantaranya mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan, penataan di Kawasan saluran irigasi larangan di Jalan Hos Cokroaminoto.

banner 740x140

“Rapat paripurna hari ini ada 2 agenda yakni persetujuan mengenai KUA-PPAS Tahun 2022 dan 2023. Terkait rekomendasi DPRD, beberapa diantaranya mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Pemkot, dimana sudah diusulkan oleh Pak Walikota akan dinaikkkan Rp100 ribu, nanti akan kami cek di penganggaran APBD, apakah menyeluruh atau seperti apa,” ucap Azmi.

Menurutnya, jajaran berkomitmen bahwa, tenaga hononer agar diperhatikan supaya kesejahteraan mereka lebih baik ke depannya. Kaitannya dengan penataan di kawasan Jalan Hos Cokroaminoto (bekas LIK) sebelah kiri dan kanan Sungai Larangan, dimana wilayah tersebut merupakan masih kewenangan milik BBWS Pemali Juana, agar ke depannya tidak hanya semak belukar saja, tetapi juga bisa dijadikan taman atau pedestrian/trotoar, sehingga menjadi tempat yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan. Disamping itu, belum lama ini, para pedagang Alun-Alun Kota Pekalongan aspirasinya ke DPRD, dimana jajaran DPRD. berkomitmen untuk melengkapi sarana dan prasarana, ketika mereka sudah menempati lapak baru di Pasar Sugihwaras, yang tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

“Sesuai tupoksi kami untuk hal penganggaran mensupport semua kebutuhan yang diperlukan pedagang dan masyarakat yang berwisata atau berbelanja kesana, sehingga mereka bisa nyaman. Kami juga mendorong penuntasan akses disebelah Ria Busana, bahwa, disitu ada tanah milik Pemkot, sehingga ke depan tidak ada lagi perbincangan apakah ini perlu dibebaskan atau tidak. Sebab, Pemkot berwenang untuk membersihkan, tentu setelah berkomunikasi dengan pedagang, sehingga akses ke Pasar Sugihwaras bisa masuk dari sebelah Barat keluar sebelah Timur,” terangnya.

Lebih lanjut, Azmi menekankan bahwa, kabar baiknya, Kota Pekalongan mendapatkan prioritas yang besaran anggarannya belum bisa diketahui untuk pembangunan kembali Pasar Banjarsari pasca insiden kebakaran beberapa tahun silam.

“Mudah-mudahan pelaksananaannya segera bisa dilaksanakan selambat-lambatnya tahun depan, sehingga di tahun 2024, masyarakat Kota Pekalongan bisa menikmati dan melihat pasar yang bagus dan berimbas kepada penataan di wilayah Patiunus dan Sorogenen, sehingga Kota Pekalongan tertata lebih baik,”imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, mengaku bersyukur bahwa, pembahasan KUA-PPAS yang sudah berkali-kali dilakukan ini bisa disetujui bersama.

” Mudah-mudahan ini semua lancar dan ada satu dua masukan dari Dewan, menurut saya hal itu tidak terlalu teknis dan bisa langsung kami tindaklanjuti masukan-masukan tersebut. Semoga dilancarkan semuanya, dan tujuan kita sama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya.

(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)

banner 340x110