Diduga Harga Kursi Perangkat Desa Krasakageng Capai Puluhan Juta Rupiah *Bengkok dilelang selama 2 tahun masih harus setor uang Rp 20 Juta

oleh -

Kab.Pekalongan – “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”, mungkin itu istilah yang tepat untuk menggambarkan nasib ketiga perangkat desa Krasakageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pasalnya ketiga perangkat yang baru dilantik Rabu (18/03) kemarin ini tidak dapat menggarap lahan bengkok mereka selama dua tahun, karena dilelang oleh panitia seleksi perangkat untuk biaya pelaksaan seleksi.
Ketiga perangkat yang dilantik yakni Sulisdianto menjabat Kepala Dusun (Kadus) Krasak Lor, Jurini menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan Nurdin menjabat sebagai Kaur Kesra selama dua tahun kedepan harus rela tidak mendapatkan penghasilan dari menggarap lahan bengkok, namun mereka juga harus mengeluarkan uang Rp 20 juta perorang untuk biaya “tasyakuran” pelantikan. Hal ini terungkap dari hasil investigasi awak media saat mendengar informasi tentang besanya biaya pelaksaan pelantikan yang dibebankan kepada perangkat yang terpilih, setelah mendatangi rumah Sulisdianto (salah seorang perangkat yang lulus tes menjadi Kadus Krasak Lor) terungkap kebenaran besarnya biaya tersebut ayah Sulisdianto membenarkan kalau anaknya lulus terpilih menjadi perangkat desa, “Alhamdulilah anak saya belum lama ini terpilih menjadi perangkat desa, karena beberapa kali mengikuti test lowongan pekerjaan di Jakarta tak kunjung lulus. Ahirnya saya sarankan mengikuti test perangkat, besok rencananya jam 08:00 akan di lantik di balai desa,” ujar pria paruh baya yang mengaku menjadi pengusaha Tempe di Jakarta ini. Ditanya tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pelantikan dia mengaku sekitar Rp 20 juta “kalau tidak salah sekitar Rp 20 jutaan untuk biaya tasyakuran, kalau biaya pendaftaran mengikuti test seleksi Rp 700 ribu,” lanjutnya.
Saat hal ini dikonfirmasikan kepada Ketua Pansel, Kisdianto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Krasakageng membenarkan adanya biaya tersebut, “memang ada 27 orang yang mengikuti test penerimaan perangkat, kami menggunakan pihak ketiga untuk melakukan test yakni dari Unikal, mereka mengenakan biaya Rp 800 ribu untuk tiap peserta, namun karena ada subsidi dari desa, peserta hanya dibebani biaya Rp 100 ribu,” ujarnya yang ditemui media usai acara pelantikan kemarin.
Saat ditanya darimana uang subsidi yang diberikan kepada para peserta test, pria yang juga belum lama menjabat sebagai Sekdes Krasakageng ini mengatakan dari hasil lelang bengkok para perangkat yang terpilih, “berdasarkan kesepekatan pantia penyelengara seleksi dan BPD kami sepakat melelang bengkok perangkat, yang pertama yakni bengkok Kadus Krasaklor karena meninggal, bengkok Kaur Umum dan bengkok Kasi Kesra, selain untuk biaya operasional seleksi perangkat uang lelang tersebut juga sebagaian kami berikan kepada mantan Kadus Krasaklor karena meninggal beberapa waktu lalu. Sebagian lagi kami gunakan untuk subsidi peserta,” terangnya. Saat ditanya berapa nominal hasil lelang bengkok Kisdianto mengaku tidak tahu pasti, “untuk nominal pastinya saya tidak ingat, yang lebih tahu pak kades, dan bendahara desa, kami selaku panitia seleksi hanya mengumpulkan berkas peserta selanjutany kami serahkan kepada pihak Unikal untuk melakukan test,” imbuhnya.
Dia juga membenarkan perangkat yang dilantik harus mengeluarkan dana Rp 20 juta untuk biaya pelantikan, “sepertinya memang benar dimintai Rp 20 juta perkepala, namun untuk detail anggarannya untuk apa saja pak kades yang lebih tahu,” paparnya. Saat ditanya apakah hal itu dibenarkan untuk melelang bengkok Kisdianto mengatakan, “kalau benar apa tidak saya kurang tahu yang jelas ini sudah ada kesepakatan antara BPD, seluruh peserta dengan panitia seleksi dan ada berita acaranya,” kata dia lagi. Dijelaskan oleh Kisdianto mengapa dilelang selama dua tahun, “karena untuk biaya tali asih mantan Kadus Krasaklor yang meninggal setengah garapan, kemudian untuk Kaur Kesra masih ada dua garapan selama satu tahun, sedangkan untuk Kaur Keuangan masih ada garapan setengah garapan, jadi nanti kalau menggarapnya pisah-pisah kan kasihan ahirnya disamakan dilelang selama dua tahun,” terangnya.
Ditemui secara terpisah Kepala Desa (Kades) Krasakageng Cahroni, “jadi untuk peserta dimintai biaya Rp 20 juta, namun bukan berarti kami memungut paksa dari peserta namun sudah ada kesepakatan, kami sudah tawarakan untuk biaya tasyakuran pelantikan apakan akan ditanggung bersama oleh para perangkat terpilih atau bagaimana, mereka sepakat akan ditanggung para perangkat terpilih, kami hanya menyodorkan anggaranya saja sekitar Rp 60 juta,” ujarnya. Saat ditanya uang Rp 60 juta itu digunakan untuk apa saja, kades yang belum lama dilantik “karena sudah tradisi melaksanakan tasyakuran seperti ini saya berinisiatif dilakukan pesta seperti perayaan nikahan, selain untuk biaya tersebut kami juga menanggarkan untuk biaya snack dan makan para tamu undangan, uang saku Muspika dan uang saku bagi undangan, serta dokumentasi,” imbuhnya.
Dijelaskan oleh Cahroni, “anggaran sekitar Rp 60 juta tersebut juga sangat mempet karena banyak biaya yang terduga, dari biaya tersebut hanya sisa sekitar Rp 700 ribu saja,” terangnya. Saat ditanya dilelang berapa bengkok para perangkat kades menjelaskan, “kalau pastinya saya lupa karena ada yang bengkok laku dilelang ada juga yang kurang laku, kalau totalnya sekitar Rp 30 jutaan,” paparnya. Saat ditanya apakah lelang bengkok tersebut dibenarkan, Cahroni menuturkan pihaknya awalnya merasa bingung untuk mengambil anggaran dari mana, “karena kalau diambilkan dari dana desa tidak bisa, sedangkan bengkok bondo deso (gerantungan) sudah disewakan dan masih lama selesainya. Kami pihak Pemdes sangat membutuhkan untuk mengisi kekosongan para perangkat,” tukasnya. Sedikit berbeda dengan keterangan Sekdes, Cahroni mengatakan pelelangan dilakukan setelah adanya Pansel perangkat, “setelah terbentuk Pansel, kami bermusyawarah dengan BPD dan Pemdes untuk mencari dana biaya operasional penjaringan perangkat. Ahirnya kami sepakat melelang bengkok para perangkat yang akan dijaring. Setelah dilelang dan masuk para peserta/pelamar kami memberikan sosialisasi kepada semua calon pelamar, siapapun yang nanti terpilih akan menanggung resiko tidak dapat melakukan garapan lahan bengkok selama dua tahun, dan semua peserta menyetujuinya,” paparnya. Ditanya lagi tentang berapa besar biaya operasional Pansel penjaringan perangkat, Cahroni mengatakan, “kalau biaya pansel yang tahu ketua Panselnya, karena sampai saat ini belum memberikan laporan ke saya,” kata Cahroni. (Mit/Red)