Datangi DPRD, PMII Tolak UU Cipta Kerja

oleh -

Pekalongan – Menindaklanjuti demontrasi beberapa waktu yang lalu terkait polemik seputar Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disepakai DPR-RI tanggal 05 Oktober 2020, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan bergerak cepat dengan (kembali) mendatangi Kantor DPRD Kota Pekalongan untuk melakukan audensi.

Bertempat di ruang sidang komisi A DPRD Pekalongam pada hari Selasa  (13/10), PMII Pekalongan beserta seluruh jajaran melakukan dialog dengan DPRD terkait berlakunya UU Cipta Kerja.
Dalam kesempatan audensi yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan tersebut, Nusron selaku Plt. Ketua DPRD didampingi Mungzilin dan Mofid sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan akan memperjuangkan aspirasi tersebut bahkan menyarankan agar teman PMII bisa melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi.
” DPRD akan mengakomodir keinginan sodara dengan melayangkan surat ke DPR RI. DPRD tidak memiliki kewenangan karena UU cipta kerja adalah produk DPR RI,” terang Nusron.
Sementara kordinator PMII, Wisnu Wardana apapun alasannya yang jelas produk tersebut dinilai cacat prosedur dan juga mengabaikan unsur kemanusiaan yang mestinya menjadi salah satu pertimbangan bagi terbitnya undang-undang tersebut.
Adapun terhadap sikap DPRD Kota Pekalongan ia memberikan tanggapan bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD dengan menerima dan kesiapan untuk mengawal tuntutan PMII merupakan hal yang benar karena itu merupakan salah satu tugas utamanya. 
” Kita apresiasi kinerja DPRD karena mau menerima kami dan siap untuk mengawal tuntutan kita,” pungkasnya (*)

banner 340x110