Walikota Serahkan Sertifikat Tanah

oleh

Kota Pekalongan- Walikota Pekalongan H.M Saelany Machfudz menyerahkan empat sertifikat tanah kepada pemegang sertifikat. Keempat tersebut ialah Pemerintah Kota Pekalongan yang digunakan untuk puskesmas di kelurahan krapyak , Perkumpulan Nadhlatul Ulama berkedudukan di Jakarta yang digunakan untuk mushola yang terletak di kelurahan Medono, Yayasan Nadhlatul Wathon Setono Pekalongan yang digunakan untuk pendidikan islam terletak di kelurahan Setono, dan Yayasan Dewi Aminah berkedudukan di Kota Pekalongan yang digunakan sebagai panti asuhan yang terletak di kelurahan kauman.

Penyerahan dilakukan saat upacara hari agraria dan tata ruang nasional (Hantaru) di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan, Jalan Seruni Nomor 66 A.

Usai upacara walikota mengungkapkan Hantaru kali ini mengambil tema Tanah dan Tata Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran, yang mengandung makna tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan negara.
“Dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan sistem informasi. Dengan sistem BPN ini sangat membantu pemerintah Kota Pekalongan. Harapannya pada tahun 2023 ini dengan luas Kota Pekalongan 45 ribu kilometer ini sudah bersertifikat semua,” terang Saelany.

Dengan tersertifikatnya tanah tersebut menurut walikota dapat meningkatkan pendapatan aslidaerah (PAD) di Kota Pekalongan ” BPN adalah mitra Pemerintah Kota Pekalongan yang hubungannya bersifat vertikal sehingga jika terjadi masalah di tingkat kelurahan atau kecamatan nantinya sesuai dengan wewenang, Walikota Pekalongan dapat membantu untuk mediasi,” tambah Saelany.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Sri Yanti Achmad A Ptnh menjelaskan ada 6 ribu sertifikat hak atas tanahnya, sampai saat ini sudah 80% yang didaftarkan. Yanti menargetkan pada bulan Oktober ini rencana pendaftaran sertifikat selesai semua. “Kami sudah mulai sejak Januari, dari seluruh bidang tanah kami daftarkan, walaupun semua belum bisa keluar Sertifikat nya. Ini dikarenakan belum bisa terbit dengan alasan kelengkapan,” papar Yanti.

Lebih lanjut Yanti mengatakan dalam pembuatan sertifikat ada tim yang namanya tim percepatan adjudivikasi yang bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan. Petugas ukurnya menggunakan petugas asisten Surveyor Kadastral. Kemudian dalam pelaksanaanya dibantu dari Rembang dan Jepara. “Untuk pelaksanaan pengukuran nya, target dari Jateng sejumlah 1,2 juta. Selanjutnya untuk target ke depannya semoga dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (*)