Walikota Pekalongan Tak Akan Persulit Ijin Rumah Ibadah Apapun

PEKALONGAN – Toleransi di Kota Pekalongan tergolong cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah rumah Ibadah Ummat Islam yang hanya 0,29% dari jumlah pemeluknya sedangkan Non Muslim mencapai 0,98% dari total jumlah pengikutnya. Demikian data dari BPS 2015. “Alhamdulillah, selama ini Kota Pekalongan mampu menjaga dan meningkatkan rasa toleransi dan tidak mempersoalkan tempat ibadah agama apapun. Kondisi ini harus tetap kita jaga jangan sampai dirusak oleh kepentingan sesaat,” ujar Walikota Pekalongan HA Alf Arslan Djunaid SE.

Menurutnya, selama dirinya jadi Walikota belum ada pengajuan ijin pendirian rumah Ibadah selain Agama Islam. Pihaknya menjamin kalau ada yang mengajukan dan sesuai dengan aturan yang ada tentu pihaknya tidak akan mempersulit. Ini sekaligus meluruskan informasi yang berkembang secara liar seperti sekarang ini.
Hal itu ditegaskan Walikota saat buka bersama dengan LSM KMKB, KNPI dan GNPKRI Kota Pekalongan Kemarin.
Seperti diketahui,
Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , Pemberdayaan Pemeliharaan Kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
Pasal 13(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.Pasal 14(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratanteknis bangunan gedung.(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumahibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);b
dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dand. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkanpersyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasitersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.Pasal 15Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.Pasal 16(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untukmemperoleh IMB rumah ibadat.(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 17Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. (*)

Please like and share..

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*