Usaha Pemecah Batu disorot DPRD

oleh

KAJEN РBeberapa waktu terakhir ini marak berdirinya usaha pemecah batu. Ironisnya, berdirinya stone crusher (pecah batu) diduga banyak yang belum memiliki ijin dari instansi terkait. Menjamurnya usaha yang tak mengantongi ijin menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Deketahui bahwa adanya pembangunan Jalan Tol Pemalang- Pekalongan- Batang banyak membutuhkan material selain tanah urug. Bahkan pengambilan batu disejumlah sungai yang ada di Kota Santri sempat membuat konflik antara pengusaha dan warga yang tinggal dilingkungan sekitar karena berpotensi merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir.

Bahkan aksi demo untuk menghentikan pengambilan batu sempat terjadi di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Warga menuntut agar pengambilan batu yang melampaui batas Desa Sokosari, Karanganyar dihentikan.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto mengatakan bahwa adanya pembangunan Jalan Tol banyak berdirinya usaha pemecah batu.

“Yang kami pertanyakan apakah usaha yang sudah beroperasi tersebut sudahkan memiliki ijin, Kami curiga bisa juga banyak yang tak mengantongi ijin alias bodong,” tegas Politisi dari PAN.

Menurutnya, sebagai warga negara yang patuh pada hukum dan aturan seharusnya pemilik usaha juga harus mengurus ijin terlebih dahulu. Misalnya dilengkapi dengan IMB (izin mendirikan bangunan), HO (izin gangguan), dan IUP (izin usaha industri) khusus di lokasi pengembangan usaha.

“Ijin itu harus sebelum timbulnya masalah, meskipun itu bisa menyerap tenaga kerja. Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke lokasi berdirinya usaha pemecah batu..entah itu di Kajen, Bojong, Karanganyar, Wonopringgo atau Kesesi,” tandasnya.(*)