Trotoar Semrawut, Walikota duga Ada Oknum Dinas Bermain

oleh

PEKALONGAN – Walikota Pekalongan HM Saelany Mahfud menduga ada oknum dinas yang bermain, terkait banyaknya pelanggaran tentang trotoar di Kota Pekalongan, hal ini terungkap saat audensi LSM GMBI Distrik Kota Pekalongan dan walikota Senin (10/9) diruangan walikota. “Bisa jadi ada oknum dari dinas terkait yang bermain, karena setahu saya hak tentang ijin pendirian dan merubah trotoar di sepanjang jalan pantura menjadi kewenangan propinsi,” paparnya. Walikota mengaku kesulitan untuk menindak karena perijinan dan perawatan trotoar di sepanjang pantura menjadi kewenangan propinsi, “kami di dearah kesulitan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pasalnya itu semua menjadi keweangan propinsi, namun saya selaku walikota sangat berterima kasih dengan adanya masukan dari pihak tertentu seperti LSM,” lanjutnya. Namun saat di tanya jalan mana saja yang menjadi kewenangan propinsi dan mana yang menjadi kewenangan Pemkot Saelany mengaku belum tau pasti. “kalau untuk jalan mana saja yang masuk kewenangan Pemkot saya belum pasti nanti coba saya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, namun saya menduga bisa saja ada oknum yang memanfaatkan ketidak tahuan pengusaha terkait ijin, untuk kepentingan pribadi dan jika benar ada penyimpangan nilainya bisa jadi milyaran rupiah, tapi sekali lagi ini baru dugaan. Bagi saya haram hukumnya menerima uang yang tidak jelas,” lanjut mantan ketua umum Kopena itu.
Sementara itu Ketua LSM GMBI Distrik Kota Pekalongan Gusman yang di dampingi Sekwilter Jateng HM Taufik dan beberapa ketua bidangnya saat di temui wartawan usai audensi mengaku pihaknya hanya melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial “hari ini kami melakukan audensi dengan walikota Pekalongan karena dari hasil invetigasi kami banyak pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan atau fungsi trotoar di Kota Pekalongan. Salah satunya yakni banyaknya trotoar yang di rubah bentuknya hanya untuk kepentingan pemilik usaha. Ada pula beberapa hotel seperti hotel Dafam dan hotel Namira yang menggunakan trotoar sebagai lahan parkir,” ujarnya. Gusman juga menambahkan ada pula yang menempatkan rambu tepat diatas trotoar “bahkan dari hasil di lapangan ada pula hotel yang membangun plang dan neon box di atas trotoar, seperti di hotel Santika rambu atau petunjuk arah masuk dan keluar didirikan tepat diatas trotoar. Di hotel Namira juga mendirikan neon box diatas trotoar juga menjadikan trotoar sebagai lahan parkir,” lanjutnya. Masih menurut Ketua LSM GMBI Distrik Kota Pekalongan harusnya sebelum memberikan ijin untuk mendirikan bangunan pihak terkait melakukan kajian terlebih dahulu “harusnya sebelum memberikan ijin pihakl terkait melakukan kajian terlebih dahulu contohnya jika ada yang mengajukan ijin pendirian hotel, lahan parkir harus disesuaikan dengan jumlah kamar. Sehinga tidak ada lagi trotoar jalan atau bahu jalan yang di jadikan lahan parkir, ini sama saja dengan merampas hak pengguna jalan lain,” tandasnya. (Kermit)