Sosialisasi Standar Pelayanan

oleh

Pemkot Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertugas melaksanakan kewenangan urusan bidang penanaman modal daerah, menyelenggarakan administrasi pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan sesuai kebijakan Walikota Pekalongan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Standar Pelayanan. Atas dasar permenpan tersebut, DPM-PTSP Kota Pekalongan menyelenggarakan public hearing terkait standar pelayanan kepada pengusaha-pengusaha Kota Pekalongan di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Kamis (27/0/2018).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPM-PTSP Kota Pekalongan berpedoman pada standar pelayanan. Ini sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan. Tujuannya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala DPM-PTSP Kota Pekalongan, Drs Supriono MM mengungkapkan bahwa pada hari ini pihaknya melaksanakan amanat dari Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 terkait standar pelayanan publik, setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melayani masyarakat secara langsung maka diwajibkan membuat standar pelayanan. “Tak hanya itu standar pelayanan ini harus dikomunikasikan dengan masyarakat atau dipublic hiringkan mengacu pada peraturan,” tutur Supriono.

Supriono menyampaikan harapannya, melalui kegiatan ini agar ada nilai akuntabel, intinya apa yang diperbuat untuk melayani masyarakat ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Produk pemerintah kalau tidak akuntabel jadinya muspro, tentunya harus ditindaklanjuti oleh masyarakat. “DPM-PTSP Kota Pekalongan ada 69 perizinan, supaya lebih luas melayani masyarakat terutama pada bidang usaha,” pungkas Supriono. (*)