Revisi Perwal Larangan Iklan, Perusahaan Rokok Siap “Terangi” Kota Pekalongan

PEKALONGAN – Para penolak Revisi Perwal  tentang larangan reklame Rokok bakal gigit jari bila mendapati penjelasan dari Pemkot Pekalongan. Pasalnya, dengan adanya revisi Perwal No 36 Tahun 2011, sudah ada perusahaan rokok yang siap kucurkan dana untuk membantu penerangan jalan umum (PJU) yang nilainya mencapai Rp 50 miliar. “Perusahaan rokok siap memberikan bantuan berupa penyediaan PJU di beberapa titik wilayah Kota Pekalongan yang masih gelap. Dalam penganggaran kita selalu terbatas sehingga dana untuk PJU juga terbatas. Padahal dalam kajian, jika PJU se kota diubah menggunakan LED dan meterisasi dibutuhkan anggaran Rp 50 miliar. Tahun ini kita diberi Rp2 miliar hanya bisa diganti untuk beberapa titik saja,” Ungkap Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih saat rapat kerja bersama Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Pekalongan, Senin (7/5)

Sekda melanjutkan, ada beberapa alasan-alasan mengapa akhirnya Pemkot memutuskan untuk sedikit membuka celah pemasangan reklame rokok di Kota Pekalongan. Diantaranya, menarik CSR perusahaan rokok yang dapat digunakan masyarakat.  Sekda juga memastikan, mesti reklame rokok tak lagi dilarang total namun Pemkot akan tetap selektif. Reklame rokok yang akan dipasang, dikatakan Sekda tidak boleh menampilkan gambar produk rokok secara vulgar.

“Atas pertimbangan-pertimbangan diatas kami lakukan revisi. Bisa masuknya reklame rokok juga diharapkan mampu mewadahi kreativitas masyrakat yang tidak terjangkau APBD,” harapnya

Revisi terhadap Perwal 36 Tahun 2011, diungkapkan Sekda Kota Pekalongan,  dilakukan menyesuaikan dengan aturan diatasnya yakni PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. “Mengacu pada PP tersebut, Perwal 36 Tahun 2011 kami revisi, bukan dicabut,” ungkapnya.

Menurut Sekda, PP 109 sudah mengatur secara ketat terkait dengan reklame rokok. Diantaranya tidak boleh ada di jalur protokol, tidak boleh berada di wilayah KTR, tidak boleh melintang di tengah jalan, dan ukurannya tidak boleh lebih dari 72 meter persegi. “Jadi menang sudah agak ketata. Revisi kami lakukan mengacu dengan apa yang ada di PP sehingga penerapannya pun tidak akan vulgar,” tambah Sekda.

Kabag Hukum Setda Pekalongan, Soesilo menambahkan, terkait materi revisi Perwal 36 Tahun 2011 hanya ada satu poin perubahan utama yakni penetaoan wilayah dan jenis kegiatan yang dilarang serta penetapan wilayah dan jenis kegiatan yang tidak dilarang. “Perubahannya hanya seputar itu saja. Yang lain sudah mengacu pada PP dimana geraknya memang sudah sangat dibatasi,” jelas Soesilo. (*)

Please like and share..

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*