Program Pemkot Pekalongan dinilai kurang terarah

oleh

Banyak kegiatan Pemkot Pekalongan yang dinilai kurang terarah dan terprogram dengan baik membuat kalangan DPRD harus kerja keras agar arah pembangunan bisa sesuai dengan rancangan program jangka menengan maupun jangka panjang. Hal ini seperti yang terlihat dalam rapat paripurna DPRD tentang RAPBD Perubahan yang dipimpin Ketua DPRD Balgis Diab beberapa waktu yang lalu.
Dimana, setelah memperhatikan perkembangan yang ada di Kota Pekalongan selama ini membuat anggota DPRD merasa prihatin, Karenanya, legislative mengeluarkan 9 rekomendasi kepada Pemkot Pekalongan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Sembilan rekomendasi itu antara lain Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan terobosan penggunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang lebih baik, terukur, terarah, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan upaya kreatif inovatif dalam meningkatkan pajak daerah non pajak, dengan cara meningkatkan sumber daya masyarakat dalam berbagai bidang seperti wisata bahari, wisata budaya.
Rekomendasi selanjutnya, Walikota dan jajarannya untuk melakukan evaluasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terhadap rendahnya serapan anggaran yang diberikan. Pemerintah Kota Pekalongan agar memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran khususnya pendapatan juga harus merencanakan pendapatan dengan terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum, serta dapat dipetakan pada sumber-sumber pemasukan potensial bagi kas daerah.
Rekomendasi selanjutnya yakni untuk meningkatkan koordinasi dan singkronisasi dengan Bappeda dan antar OPD agar kesesuaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan lebih tepat sasaran. Penanganan rob di wilayah utara dan wilayah barat untuk lebih diintensifkan kembali program-programnya.
Kemudian DPRD juga menambah rekomendasi lain yaitu prioritas penanganan kekurangan air bersih di wilayah terdampak rob oleh PDAM. Pengisian jabatan dua kasi pada bidang SDA DPUPR dalam rangka optimalisasi penanganan rob. Juga rekomendasi untuk Dishub agar dapat mengatur rekayasa lalu lintas guna mengatasi kemacetan di Kota Pekalongan. (*)