PPID BERPERAN PENTING DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

oleh

KAJEN – Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dan institusi utama dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik adalah saudara-saudara yang berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) H. Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si pada acara Uji Konsekuensi terhadap Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Pekalongan, di aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen, Selasa (6/11).
Sekda mengungkapkan bahwa peran PPID dan PPID Pembantu sangat penting dalam mengedukasi dan memahamkan masyarakat tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Persoalan hoax di media sosial dapat dicegah dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu saya minta agar website PPID dibuat dengan lebih menarik, jelas, lengkap dan upto date, sehingga masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan informasi akan lebih gampang dan enjoy ketika berada di dunia maya menyimak website PPID,” ungkap Mukaromah.
Namun demikian, kata Sekda, keterbukaan informasi tentu tak selamanya terbuka secara utuh. Keterbukaan tersebut perlu kita batasi menjadi Informasi Dikecualikan. “Uji konsekuensi merupakan langkah dan prosedur yang harus dilakukan guna mengetahui implikasi dari ditetapkannya suatu informasi dikecualikan. Dan dengan adanya informasi dikecualikan akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Kabupaten Pekalongan,” tuturnya.
Sekda selaku atasan PPID mengharapkan, dengan adanya informasi dikecualikan akan menjadi panduan berbagai sistem aplikasi pelayanan yang dikembangkan oleh Pemkab Pekalongan. Karena terbuka itu tidak harus “telanjang”. Undang-undang telah mengamanatkan berbagai informasi yang dikecualikan agar tidak merugikan pihak manapun.(*)