PEMKAB SOSIALISASIKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

oleh

KAJEN – Dalam rangka menyamakan persepsi antar pengelola kegiatan dan meminimalisir temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Pemkab Pekalongan menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/11/2018) pagi.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si., dihadiri oleh para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan serta Camat se Kabupaten Pekalongan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden terdahulu yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya.
Dengan telah diterbitkannya regulasi tersebut, kata Bupati, menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.
“Kita menyadari Pemda mempunyai tanggungjawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang ada pada setiap OPD. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentu saja harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan ini sendiri dengan selalu berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” terang Bupati.
Lebih lanjut Bupati menuturkan, berbicara pengadaan barang/jasa bukan saja hanya suatu proses untuk mendapatkan penyedia barang/jasa, tetapi harus dimaknai secara luas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, juga memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.
“Sejalan dengan kegiatan hari ini, saya berpesan kepada para peserta sosialisasi agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh narasumber, sehingga dapat diaplikasikan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan kegiatannya dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum,” tegasnya. (*)