GTT/PTT Terima BPJS

oleh

PEKALONGAN – Sebanyak 1998 Guru/pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) se-Kota Pekalongan menerima kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang diserahkan secara simbolis oleh Walikota Pekalongan H.M Saelany Mahfudz di aula kantor Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Kamis (1/11)

Walikota Pekalongan, H.M Saelany mahfudz dalam sambutannya menjelaskan bahwa anggaran pendidikan di Kota  Pekalongan sudah sangat cukup besar yakni mencapai 30%. Sementara itu masih ada para GTT/PTT yang sampai sekarang ini belum.mendapatkan penghargaan dan perlindungan atau harlindung sehingga akan menjadi PR bagi pemerintah.kedepan.

Walikota berharap dengan adanya jaminan kesehatan tersebut para GTT/PTT di Kota Pekalongan bisa lebih terjamin kesehatanya. “Dan dengan harlindung yang di berikan oleh pemerintah kota, para pendidik bisa lebih baik dalam mendidik serta menjadi penyemangat dalam.menciptakan generasi penerus bangsa”. tuturnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Soeroso lebih rinci menyampaikan, bahwa penerima penghargaan dan perlindungan di Kota Pekalongan syaratnya sudah mengikuti BPJS, hal ini menurutnya kesejahteraan tidak harus berupa gaji namun jaminan kesehatan juga merupakan sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan para GTT/PTT yang ada.

Lebih lanjut Soeroso menjelaskan, penerimaan harlindung untuk GTT/PTT sebelumnya dipotong 6% untuk pajak pendapatan, namun berkat upaya dari Walikota Pekalongan saat ini penerimaan Harlindung sepenuhnya utuh tanpa ada potongan yakni 1 juta rupiah untuk kategori k2 dan 500rb untuk non k2, namun 6% tersebut di alihkan untuk pembiayaan BPJS para GTT/PTT secara mandiri

Di tahun 2018 ini ada 1998 penerima harlindung di Kota Pekalongan, melihat jumlah anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang mencapai 12 milyar pertahun untuk para GTT/PTT, Soeroso berharap para GTT/PTT di Kota Pekalongan ini bisa lebih meningkatkan kinerjanya

Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penandatangan MOU antara BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan tentang sinergi perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. (*)