Duh, Camat Intervensi ‘Batalkan” Sekdes Ketitang

oleh

BOJONG – Kepala desa Ketitang Lor, Kecamatan Bojong Sarwono mengaku diintervensi Kepala Kecamatan Bojong Agus Purwanto. Pasalnya Agus memaksa kepala desa untuk membentuk Panitia Seleksi (PanSel) penerimaan Seketaris Desa (Sekdes) dan perangkat, padahal di desa Ketitang Lor tidak ada kesosongan perangkat berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) no 67 tahun 2017 tentang SOTK yang ditetapkan tgl 2 Oktobetr 2017 jika ada kekosongan perangkat desa bisa langsung membentuk panitia dengan forum musyawarah desa bersama denngan BPD, “karena di desa kami ada kekosongan Sekdes sejak tahun 2017 lalu dan berdasarkan PerBup no 67 tahun 2017 tentang SOTK, desa di perbolekan melakukan musyawarah untuk mengisi kekosongan tersebut maka kami melakukan forum musyawarah dengan mengahadirkan seluruh elemen desa termasuk BPD maka itu sudah kami lakukan tahun 2017 kemarin,” ujar Suwono ketika di temui wartawan di ruang kerjanya kemarin. Dan keputusan itu sudah di perdeskan serta di ajukan ke kecamatan, “sesuai peraturan jika dalam 14 hari perdes yang kami ajukan tidak ada koreksi dari kecamatan maka dianggap sah,” lanjutnya.

“Dan ketika tahun ini ada PerBup yang baru tentang pembentukan panitia seleksi, itu kan tidak berlaku surut hanya berlaku kepada desa yang masih ada kekosongan perangkat saja,” imbuhnya. Namun Suwondo dan Sekdesnya Didik Harahap pernah di panggil camat secara khusus dan meminta agar kepala desa membentuk Pansel penerimaan perangkat, “saya sudah jelaskan bahwa tidak ada kekosongan perangkat di desa kami namun pak camat tetap ngotot agar di bentuk pansel untuk memilik sekdes ulang, itu sama saja dengan intervensi. Padahal sesuai Perbub yang berwenang membentuk Pansel itu desa tanpa campur tangan dari pihak kecamatan,” tegasnya.

*Camat Arogan

Sementara itu di temui ditempat terpisah, Kepala Kecamatan Bojong Agus Purwanto awalnya mengelak dan tidak mau menemui wartawan, selanjutnya dia mengaku tidak pernah mengitervensi desa Ketitang Lor “sebenarnya saya tidak pernah melakukan intervensi, berdasarkan Perbub no 22 Tahun 2018 tentang penangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena perbub itu berlaku untuk semua desa pemahaman saya di desa Ketitang Lor itu ada kekosongan makanya kami pangil, Kades dan Sekdesnya,  kenapa tidak membentuk pansel, dan mereka baru menjelaskan bahwa di desa Ketitang lor sudah diisi secara difinitif,” elaknya. “Trus saya tanya lagi kenapa kok sudah diisi secara difinitif mereka menjawab telah mengggunakan Perbub no 67 Tahun 2017 tentang SOTK, mereka sudah menata dari perangkat yang ada dan sudah di Skkan,” lanjut Agus. Padahal menurut Agus dia sudah mengingatkan kepada kepala desa untuk tidak melakukan mutasi Sekdes dulu menunggu Perbub yang baru. “ternyata Perbub tahun 22 munculnya bulan juni, makanya kami juga meminta SK dari kades tentang pengangkatan tersebut,” paparnya. Selanjutnya Agus mengaku akan melakukan konsultasi dengan pihak hukum pemkab Pekalongan. (mit)

banner 800x320