Angkot untuk Kampanye 3 Bulan, Supir Cuman dibayar 200 Ribu

oleh

PEKALONGAN – Nasib supir angkot di Kota Pekalongan memang makin mengenaskan. Selain ‘kalah’ dari angkutan online, ingin menambah penghasilan dari hingar bingar politik juga tak diperbolehkan. seperti yang dialami Wahudin saat kena razia tim Gabungan Satpol PP, Dishub, Polres Pekalongan dan Bawaslu. Angkutannya terpaksa diberhentikan petugas lantaran kaca mobil belakangnya terpasang gambar Caleg. Dia mengaku menerima uang Rp200.000 untuk pemasangan foto caleg di kaca belakang tersebut sampai masa tenang.
“Saya cuman dapat 200 ribu Dan gambar itu harus dipasang hingga masa tenang,” katanya.

Adanya razia tersebut, Dikin hanya bisa pasrah. “Kalau memang melanggar ya silahkan aja dicopot,” katanya lirih.
Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan telah mengimbau calon legislatif (caleg) agar tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di angkutan umum yang bukan bagian dari APK yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan di Kota Pekalongan.

Pada masa kampanye ini Bawaslu banyak menemukan gambar caleg di angkot, menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, dan jajaran Polres Pekalongan Kota melakukan penertiban APK di Terminal Kota Pekalongan, Jalan Kurinci, dan Jalan Progo, Rabu (9/1/2019).

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menegaskan bahwa APK ini tidak boleh dipasang di angkutan umum, jika di mobil milik pribadi diizinkan ketika masa kampanye. Tentu inipun harus dilepas ketika masa tenang. “Pemasangan APK di angkutan ini sudah melanggar tentu sanksinya kami turunkan,” terang Sugiharto. (*)