Anggota DPRD Meradang Tenaga Kegiatan Honor Dibawah UMK, Apa Jawaban Walikota?

oleh

PEKALONGAN – Anggota DPRD Kota Pekalongan Munzilin mempertanyakan sikap Pemkot Pekalongan yang tidak memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan swasta dalam menerapkan umah minimum kota (UMK). Pasalnya masih banyak tenaga kegiatan dilingkungan Pemkot Pekalongan mendapatkan honor dibawah UMK. “Harusnya Pemkot memberi contoh yang baik, jangan hanya mendesak dan menuntut perusahaan swasta untuk melaksanakan aturan UMK sedangkan Pemkot sendiri mengabaikan peraturan tersebut,” kata Munzilin dalam rapat paripurna DPRD Jumat (30/11).
Karena itu kata politisi PKS tersebut, pihaknya meminta agar walikota menyatakan kesanggupan menjalankan aturan yang ada terkait UMK. “Saya ingin agar ada ketegasan dari Walikota untuk menyatakan sanggup atau tidak memberi honor pada para tenaga kegiatan sesuai dengan UMK,” tandasnya.
Senada dengan Munzilin, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Riskon mempertanyakan keseriusan walikota dalam mensejahterakan tenaga kegiatan. Terlebih ditengarai adanya pemberian honor yang berbeda sehingga dikhawatirkan menjadi ‘permainan’ kepala OPD. “Kami mendapati laporan adanya pemberian honor yang berbeda terhadap tenaga kegiatan. Ini terjadi karena honor bagi mereka tak sesuai dengan UMK,” tandasnya.
Apa jawaban Walikota??? “RAPBD sudah dibahas bersama, Kita komitmen untuk mensejahterakan mereka, namun Kita tahu semua bahwa uang (APBD) itu sudah tidak ada.” (*)