1800 Warga Miskin Daftar BPJS

oleh

PEKALONGAN- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mendaftarkan sebanyak 1.800 warga miskin yang baru ke dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan setempat. Dengan tambahan itu, maka jumlah peserta BPJS Kesehatan dari warga miskin yang dibiayai APBD Kota Pekalongan mencapai 40.500 orang.

‘’Jumlah tambahan tersebut merupakan hasil pendataan warga miskin di Kota Pekalongan yang belum memiliki JKN ditambah jumlah warga miskin yang mendaftarkan lewat mekanisme surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Dinsos,’’ kata Kepala Dinkes setempat, Slamet Budiyanto.

Hal itu dikatakan Slamet Budiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD, di ruang sidang baru-baru ini. Menurut dia, saat ini di wilayahnya sudah ada 39.000 warga yang menjadi peserta JKD dengan biaya APBD ‘’Dengan penambahan 1.800 warga, maka semua menjadi 40.500 warga pada Agustus ini,’’ katanya.

Meski demikian, kata dia, setiap bulan masih ada 200 – 300 warga miskin yang mengaku miskin dan mendaftar ke Dinsos menggunakan SKTM. Karena itu, jika dijumlahkan hingga akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai 42.000 warga yang harus ditanggung APBD untuk membayar premi BPJS Kesehatan.

Menurut Budi, tahun lalu Dinkes membutuhkan anggaran sebesar Rp 18,9 miliar untuk pembiayaan kesehatan warga miskin. Dari jumlah itu, hanya Rp 9 miliar yang digunakan untuk membayar premi JKN bagi 28.000 warga, dan selebihnya sebanyak Rp 11 miliar digunakan untuk membayar klaim SKTM hanya untuk 4.000 warga.

“Tahun ini, diperkirakan Dinkes memerlukan dana Rp 14,6 miliar untuk biaya kesehatan warga miskin. Hanya karena tahun lalu masih ada kekurangan Rp 1,2 miliar, maka total yang diperlukan tahun ini Rp 15,8 miliar,’’ katanya.
Jumlah itu, menurut dia, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2017 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 19 miliar. Besarnya anggaran itu akibat untuk klaim SKTM yang membludak. Ia yakin, jika seluruh warga miskin sudah terintegrasi ke JKN maka kebutuhan anggaran akan semakin berkurang (*)